Konsistensi Presiden

Kompas Rabu, 25 Agustus 2010 | 03:27 WIB

Julian Aldrin Pasha

Mendalami tulisan profesor riset Mochtar Pabottingi atas pernyataan Presiden pada peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR/DPR di Kompas, 23 Agustus 2010, perlu dibuat tanggapan klarifikatif.
Setelah pernyataan Ruhut Sitompul dilontarkan, banyak pertanyaan datang kepada saya. Intinya, bagaimana sikap Presiden? Terus terang, perasaan saya sama dengan perasaan Prof Pabottingi: seperti mendengar pernyataan yang jatuh dari langit di siang bolong tanpa ujung pangkal. Atas nama akal sehat, pernyataan itu harus diluruskan. Mengapa ditanggapi serius?

Jawabannya: karena concern media massa. Menjadi penting karena hampir semua media, baik elektronik, dunia maya, microbloggers (Facebook dan Twitter), maupun media cetak, tampak begitu bersemangat menaikkan dan mengedepankan ”nyanyian” sumbang itu. Substansinya spekulatif. Seputar bahwa apakah suara itu sesungguhnya berasal dari Istana? Atau, mungkinkah ia hanya orang suruhan? Atau, sebaliknya, sebagai menu pembuka hidangan politik, hitung-hitung testing the water? Atau, mungkin ini justru perintah ”certiorari” dari dalam parlemen sendiri?
Rangkaian probabilitas di atas kemudian mendorong saya menyampaikan kepada Presiden bahwa perlu dibuat pernyataan pada saat sambutan peringatan Hari Konstitusi. Pertimbangannya, momentumnya tepat karena wacana itu bersinggungan dengan konstitusi. Seandainya tanpa ada pernyataan Presiden, hampir pasti isu tersebut kemudian menggelinding memenuhi ruang publik, menggeser isu atau substansi penting lainnya, seraya memberi ruang yang lebih dari cukup bagi para komentator, pengamat, atau pakar komunikasi politik untuk mengemukakan hipotesis dan analisisnya yang belum tentu sepenuhnya benar, kalau tidak pantas dikatakan ngawur.
Diskursus semu
Wacana seputar citra Presiden tidak perlu didramatisasi. Wacana dan diskursus terhadap hal itu sungguh tidak relevan dalam konteks Presiden SBY. Bahwa ada garis batas dan perbedaan jelas antara politik pencitraan serta keseriusan bersikap dan konsistensi tindakan. Politik pencitraan adalah bentuk lain dari ”pepesan kosong”. Tidak ada permanenitas dan konsistensi di dalamnya. Ibarat salon mobil atau salon kecantikan, cukup dipoles sehingga baret atau luka dapat tertutupi. Beberapa konsultan politik telah demikian mahir sehingga mampu dalam sekejap ”memoles” sesuai dengan citra yang ingin diciptakan. Namun pasti, make up semacam itu tidak tahan lama, cepat luntur, karena tidak bersumber dari hati dan dilakukan secara konsisten. Keseharian seorang SBY adalah bersikap dan bertindak secara konsisten, disiplin, berdasarkan kebiasaan serta keyakinannya.
Berangkat dari realitas, tudingan bahwa Presiden menghabiskan waktu untuk membangun citra ilusif dan bersikap evasif menunda konfrontasi dengan masalah serta sama sekali tidak fully in charge, sebagaimana disebut sang Suhu, mahaguru, membuat saya bertanya, apakah postulat ini berdasarkan kajian riset dan terhindar dari harum-scarum serta bebas-nilai? Atau, hanya keyakinan berdasar informasi dunia maya dengan sejuta ilusi di dalamnya? Undreamed-of, memang sulit memahami secara utuh cara berpikir, bersikap, dan bertindak seorang presiden bila dibayangkan atau dilihat hanya dari kejauhan.
Sedikit orang yang tahu bahwa hampir seluruh waktunya didedikasikan bagi kepentingan, kemajuan, dan keselamatan bangsa dan negara. Bagaimana seorang SBY harus menghadapi kompleksitas luar biasa dalam memimpin negara Indonesia. Dibutuhkan wawasan pemahaman komprehensif yang cerdas, bijak, dan terukur. Permasalahan senantiasa muncul. Sejauh ini, sebagian telah dikelola dengan baik, sisanya masih merupakan tantangan untuk diselesaikan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan SBY hingga Oktober 2014.
Sejarah mencatat bahwa bangsa yang maju ditopang oleh kerja keras dari orang- orang terbaik. Ibarat logam mulia atau crème de la crème, mereka memiliki semangat segar-sehat-harmoni, dengan pikiran maju untuk membangun negaranya. Mereka maju karena pemerintahan berjalan optimal tanpa diganggu oleh intrik dungu, narrow-minded, kesinisan, atau hujatan yang ”dimainkan” oleh sekelompok orang yang punya vested-interests.
Negara ini memiliki segalanya, termasuk resources yang diperlukan menjadi negara maju. Menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara dalam menjaga dan membangun negara, sebagaimana diamanatkan founding fathers bangsa lebih dari enam puluh lima tahun lalu.
Presiden sebagai lembaga
Sering kali disalah mengerti bahwa presiden sesungguhnya lembaga, bukan pribadi. Bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan tidak serta-merta dikultuskan sebagai individu sebagaimana seorang pemimpin ultra-Vires. Pandangan semacam ini mungkin bisa dipahami di masa lalu. Ketika ekspektasi terlalu besar dialamatkan kepada lembaga kepresidenan, jangan dilupakan bahwa ada pranata politik atau institusi lain yang juga—harus—bekerja. Lebih dekat, spesifik, dan teknis. Lembaga kepresidenan bukan segalanya. Di pusat juga ada kementerian dan lembaga, sementara daerah pun memiliki lembaga sesuai tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan.
Akhirnya, secercah harapan kepada para peneliti sosial untuk melakukan kajian demi menjawab keraguan dan kecemasan dalam menyongsong tantangan lima tahun ke depan, pasca-2014. Perlu dibuat proyeksi bangsa kita ke depan. Harus diakui, setidaknya dalam lima tahun terakhir bangsa ini telah melangkah maju. Tidak perlu terlalu pelit memberi apresiasi karena masyarakat dunia mengakuinya. Tentu banyak hal yang masih harus dikejar, diperbaiki, dan disempurnakan. Sebaliknya, sebagai antisipasi hal-hal yang dapat menjerumuskan kita menjadi failed state, sebagaimana dikhawatirkan, akan sangat diapresiasi bila muncul kajian empiris yang mengungkapkan filling the gap, what went wrong with our lovely country? Dan para komentator politik tidak cukup punya waktu melakukannya.
Julian Aldrin Pasha Juru Bicara Presiden RI