Sabtu, 16 April 2011

Kependudukan Masalah Tabu

Kompas, Selasa, 21 September 2010 | 03:58 WIB

PARIS, SENIN - Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi PBB mengenai Tujuan Pembangunan Milenium, ada satu masalah yang tercecer dibahas, yaitu bagaimana menjawab pertanyaan, menghadapi ledakan penduduk dunia apa yang harus dilakukan?

Bagi kebanyakan aktivis, pertumbuhan penduduk merupakan hal yang amat besar dan penting. Amat penting karena persoalan kependudukan terkait erat dengan masalah kemiskinan dan kondisi lingkungan. Namun, masalah kependudukan justru diabaikan pada pertemuan-pertemuan tingkat kepala negara.
”Pada saat Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) diadopsi, tidak ada satu pun target yang menyasar masalah populasi atau akses keluarga berencana,” ujar Alex Ezeh, Direktur Eksekutif pada Studi Populasi Afrika dan Pusat Penelitian Kesehatan di Nairobi.
Para aktivis kampanye memberikan perhatian khusus kepada masalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Pertumbuhan populasi pada beberapa kasus telah menjadi penyebab suatu negara jatuh miskin.
Selama tiga hari, 20-22 Desember 2010, berlangsung Pertemuan Tingkat Tinggi PBB di New York mengenai MDGs. Pada akhir acara akan diluncurkan resolusi sebagai penguatan Deklarasi Milenium yang diratifikasi negara-negara pada 2000.
Di negara-negara berkembang, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menambah beban pada persoalan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Masalah jumlah penduduk yang tinggi juga memperluas kerusakan lingkungan dan menambah parah dampak dari perubahan iklim.
Ezeh menunjuk pada persoalan yang dihadapi Afrika. Meski proporsi penduduk miskin turun, angka absolut penduduk miskin tetap tinggi karena pertumbuhan penduduk amat pesat.
”Jika populasi bertumbuh 3 persen per tahun, itu berarti jumlah penduduk menjadi dua kali lipat setiap 23-24 tahun,” ujarnya. ”Hal itu berarti, Anda memiliki dua kali lebih banyak anak-anak yang butuh pendidikan. Nyaris tak mungkin bagi negara untuk melipatduakan jumlah sekolah dan guru dalam jangka waktu itu,” ungkap Ezeh.
Saat ini pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 1,49 persen dengan jumlah penduduk—hasil Sensus Penduduk 2010—237,6 juta jiwa. Negara Afrika dengan persoalan kependudukan tersebut antara lain Kenya yang tahun 2009 jumlah penduduknya 38,6 juta setelah bertambah sekitar 10 juta dihitung sejak tahun 1999.
Sementara itu, pertemuan di New York akan diwarnai kenyataan bahwa pencapaian target dari delapan sasaran MDGs akan beragam. Beberapa berhasil, beberapa lagi tidak dalam tujuan utama mengurangi kemiskinan dan kelaparan dunia.
”Pada pertemuan ini akan ditegaskan arah dan hasil, sukses dan kegagalan, dari keseluruhan sasaran MDGs,” ungkap Olav Kjorven, seorang pejabat senior pada badan pembangunan PBB, UNDP.
”Dengan sisa lima tahun lagi, ini momen kebenaran bagi komunitas internasional,” ujar Kjorven kepada BBC.
Kualitas hidup meningkat
Pemerintah meyakini penurunan angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan hal itu ketika dimintai tanggapan seusai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/9).
”Sebetulnya kita bisa melihat dari ukuran apa pun kemiskinan di Indonesia menurun, artinya ada perbaikan kualitas kehidupan,” ujar Hatta.
Pendapatan sebesar 1 dollar AS per hari, menurut dia, tak menjadi satu-satunya indikator untuk mengukur kemiskinan. Penurunan kemiskinan juga tecermin dengan ukuran-ukuran yang digunakan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
”Bukan hanya diukur dengan pendapatan 1 dollar AS per hari. Ada perlindungan sosial yang diberikan pemerintah berupa subsidi, kesehatan gratis, pendidikan gratis. Kalau itu diterjemahkan pada daya beli, pendapatannya relatif lebih dari 1 dollar karena dia mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang dijamin negara,” ujar Hatta.
Meski begitu, Hatta mengakui, di wilayah Indonesia timur, pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional belum mencerminkan perbaikan kualitas hidup. Hal ini dikarenakan rata-rata IPM di kawasan Indonesia timur yang masih di bawah rata-rata nasional.
”Artinya, pendidikan, kesehatan, dan akses infrastruktur dasar belum memadai. Akses pada air bersih, listrik, dan sarana transportasi antara lain merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup,” ujar Hatta. (AFP/BBC/DAY/ISW)

Tidak ada komentar: