MYANMAR

Pendukung Tunggu Pembebasan Aung San Suu Kyi

Kompas, Sabtu, 13 November 2010 | 03:12 WIB

AP PHOTO

Sejumlah pelajar sekolah dan orang dewasa berjalan melewati pendukung tokoh prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang memajang potret Suu Kyi di sepedanya saat sejumlah aktivitas dan juga kalangan wartawan tengah berkumpul di luar barikade polisi, di luar rumah Suu Kyi (tempat tahanan rumahnya) di Yangon, Myanmar, Jumat (12/ 11).

YANGON, JUMAT - Walau belum ada pernyataan resmi dari pemerintahan junta militer Myanmar soal pembebasan tokoh demokrasi sekaligus oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi (65), surat pembebasannya disebut-sebut telah ditandatangani pimpinan junta militer.
Menurut wakil Suu Kyi di Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Tin Oo, itu diketahuinya dari salah seorang sumber di dalam pemerintahan. Sumber itu menyebut Jenderal Than Shwe telah menandatangani surat pembebasan Suu Kyi.

Sebelumnya pemerintah junta militer Myanmar pernah menjanjikan pembebasan Suu Kyi seusai pemilihan umum, yang digelar 7 November lalu. Pemilu itu sendiri dikritik sejumlah kalangan prodemokrasi, baik dalam maupun luar negeri, sekadar pura-pura dan bertujuan mempertahankan cengkeraman militer di pemerintahan dengan melalui proses demokrasi semu.
Suu Kyi ditahan setelah dalam pemilu dua dekade lalu partainya menang telak. Namun, hasil pemilu itu dibatalkan sepihak oleh pemerintah junta militer, yang juga menangkap dan memenjarakan Suu Kyi beserta para pengikutnya. Militer khawatir kehilangan kekuasaan.
Dalam pemilu 7 November lalu Suu Kyi dan para pengikutnya juga dihalangi untuk terlibat dan maju dalam pemilihan. Mereka dihalangi melalui aturan pemilu, yang melarang orang-orang berstatus tahanan politik maju mencalonkan diri dalam pemilu. Hal itu semakin menciptakan sikap pesimistis kalau Pemilu Myanmar bisa diharapkan banyak membawa perubahan di masa mendatang.
Apalagi mengingat hasil penghitungan sementara, seperti diwartakan media pemerintah, Kamis lalu, partai politik pro-junta militer berhasil mengamankan jumlah kursi mayoritas di kedua tingkat parlemen Myanmar. Tercatat, Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) memperoleh 190 dari 219 kursi jatah nonmiliter di Majelis Rendah, sementara di Majelis Tinggi partai itu memperoleh 95 dari 107 kursi jatah nonmiliter.
Total kursi di Majelis Rendah sendiri adalah 330 kursi, sementara di Majelis Tinggi 168 kursi. Sesuai aturan, dari total kursi di kedua tingkat parlemen itu, sekitar seperempatnya dialokasikan khusus untuk jatah militer Myanmar. Beberapa pimpinan puncak junta militer juga diketahui berhasil menduduki kursi di parlemen, termasuk Perdana Menteri Thein Sein yang juga ketua USDP.
Hal itu diyakini jelas-jelas kemenangan militer, yang sekarang menyamar dengan menggunakan ”pakaian sipil”.
Lebih lanjut, menurut juru bicara partai pimpinan Suu Kyi (NLD), Nyan Win, jika benar dibebaskan, Suu Kyi berencana memperjuangkan tuntutan pengadilan atas kecurangan pemilu 7 November tersebut.
Selain itu, Suu Kyi juga dilaporkan berencana menggelar pertemuan dengan seluruh pengurus komite pusat partainya, sekaligus juga menemui media massa dan masyarakat pendukungnya. Sebagai bentuk rasa syukur, lebih dari 25 anggota muda NLD berencana mendonorkan darah mereka di rumah sakit setempat.
Meski begitu, sampai sekarang semua pihak masih terus berharap cemas dan menunggu kepastian pembebasan Suu Kyi.
(AP/AFP/REUTERS/DWA)