KEKUATAN VISI

oleh : JEMY V. CONFIDO
“Vision without work is a day dream. Work without vision is a nightmare.” Japanese Proverb
Seorang mandor sedang memeriksa tiga orang tukang bangunan yang sedang bekerja. Tukang yang pertama ditanya oleh sang mandor. “Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?”
Tukang tersebut pun menjawab singkat, “Saya sedang menyusun batu bata Den.” Demikian penjelasan tukang yang pertama, persis seperti apa yang memang sedang ia kerjakan yaitu menyusun batu bata.
Sang mandor kemudian beralih ke tukang yang kedua dan ia pun mengajukan pertanyaan yang sama, “Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?”

10 Orang Paling Berpengaruh di Dunia

Hasil survey ini saya ambil dari sebuah buku yang berjudul "The 100". Buku ini menceritakan orang-orang yang berada di urutan 100 besar dalam pengaruh dunia. Saya hanya mengambil kronologis dari 10 besarnya saja sisanya saya tulis dibawah postingan ini. Penasaran ?

Kesempatan Terakhir SBY

Oleh Saldi Isra

Sejumlah skandal yang mengguncang jagat penegakan hukum gagal dijadikan sebagai momentum untuk menggerakkan energi perubahan. Jangankan berubah, penuntasan skandal lama terbelenggu dan terimpit oleh munculnya skandal baru. Banyak kejadian menunjukkan, munculnya skandal baru seperti sengaja didesain untuk menutup skandal lama.
Dalam tenggat sekitar dua tahun terakhir dapat dicatat sejumlah megaskandal yang bisa menggambarkan bagaimana sebuah skandal menutup skandal lain. Menjelang pertengahan 2009, misalnya, publik dikejutkan oleh skandal pembunuhan yang melibatkan Ketua KPK Antasari Azhar. Sejauh ini, meskipun secara hukum skandal itu sudah tuntas, bagi sebagian publik kejadian yang dialami Antasari masih menyisakan banyak pertanyaan.
Ketika sejumlah pertanyaan yang tersisa belum terjawab, publik harus memindahkan mata dan perhatian ke skandal baru, yaitu kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Kejadian ini benar-benar membuka mata publik, sesungguhnya KPK tak dapat dukungan memadai dari sejumlah lembaga negara. Bahkan, ketika kriminalisasi ini bergerak bak gelombang besar yang hendak meluluhlantakkan KPK, Presiden SBY kelihatan tak serius melakukan penyelamatan. Karena itu, kejadian tersebut sering dipahami sebagai langkah lebih lanjut untuk membunuh KPK.

Antinomi Hukum

Oleh Zainal Arifin Mochtar

Kasus pelantikan Wali Kota Tomohon benar-benar mengusik cita dan rasa penegakan hukum di negeri ini. Ia dilantik bukan di Tomohon, dalam sebuah sidang pleno luar biasa DPRD Kota Tomohon, mengucapkan sumpah dan janji untuk menjalankan peraturan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa setelah mendapatkan izin ketua majelis hakim tipikor.

Hal yang tentunya anakronistis, bahkan cenderung ironis dan tragis, karena pada saat yang sama ia sedang menyandang status terdakwa kasus korupsi. Bahkan, di tangannya, Pemerintah Kota Tomohon nyaris bangkrut (Kompas, 11/1/2011).

Pak Beye dan Jaminan Sosial

Oleh Hasbullah Thabrany

Apakah pemerintah siap melindungi rakyat dari kebangkrutan rumah tangga? Sebaliknya, pemerintah cepat melindungi bank bermasalah dari kebangkrutan.
Awal tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—yang oleh seorang wartawan dijuluki Pak Beye—mengeluarkan Inpres Nomor 1/2010 yang antara lain berisi penyelesaian UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2010. UU BPJS itu diperlukan untuk menjalankan program jaminan sosial. Program jaminan sosial adalah program perlindungan rakyat dari kebangkrutan rumah tangga akibat sakit berat, kematian, atau pensiun.
Atas perintah Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945, tahun 2004 telah diundangkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam UU SJSN tersebut diatur pokok-pokok jaminan kesehatan dan jaminan pensiun untuk seluruh rakyat, mulai lahir sampai mati. Jika Pak Beye bereaksi cepat atas ancaman keamanan ketika ada isu teroris atau ada ancaman RMS di Belanda, rakyat menunggu reaksi cepat tim Pak Beye dalam perlindungan rakyat.

Memperkuat Peran Gubernur

Kompas, Jumat, 26 November 2010 | 03:40 WIB

Oleh Syamsuddin Haris

Lembaga Ketahanan Nasional beberapa hari lalu menyelenggarakan diskusi penguatan peran gubernur selaku wakil pemerintah (pusat) di daerah. Haruskah sistem pemilihan gubernur diubah sebagai solusinya?
Sudah menjadi rahasia umum para bupati dan wali kota hasil pemilihan kepala daerah acap kali mangkir dari undangan rapat- rapat koordinasi pembangunan yang diselenggarakan gubernur. Apalagi jika sang gubernur berasal dari partai politik yang berbeda dengan bupati atau wali kota.
Sebagian kepala daerah bahkan hanya mengirim pejabat setingkat sekretaris daerah atau sekretaris kota untuk mewakilinya. Realitas ini jelas merisaukan karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, selain posisi sebagai kepala daerah otonom di tingkat provinsi.
Namun, yang menarik, ketika agenda rapat terkait pembagian dana alokasi umum, para bupati dan wali kota berbondong-bondong hadir sendiri. Tampaknya para kepala daerah tersebut mau dikoordinasikan jika terkait dengan uang.

"Ngobama"

Kompas, Sabtu, 13 November 2010 | 02:45 WIB

Budiarto Shambazy

Saya yakin andai ada sesi tanya jawab dalam pidato di Balairung Kampus UI, Depok, Rabu (10/11), banyak hadirin yang curhat kepada Presiden AS Barack Obama. Soalnya dia mendadak jadi pemimpin idola yang kita rindukan walau cuma mampir di Jakarta 19 jam saja.
Curhat pertama begini. ”Bapak dua kali membatalkan lawatan ke sini karena bencana kebocoran minyak Teluk Meksiko dan memperjuangkan RUU jaminan kesehatan. Kenapa para pemimpin/politisi kami malah ke luar negeri saat ada bencana di Wasior, Mentawai, dan Merapi?”
Curhat nomor dua lain lagi. ”Bapak warga minoritas, tapi bisa jadi presiden. Kok bisa? Sukar dibayangkan itu terjadi di sini karena hampir semua etnis dan agama minoritas dimusuhi atau diserbu. Pemerintah berpangku tangan saja!”

Harga Diri Bangsa

Kompas, Sabtu, 9 Oktober 2010 | 04:12 WIB

Hikmahanto Juwana

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika mengumumkan penundaan kunjungan kenegaraan ke Belanda pada 5 Oktober menyebutkan, salah satu alasannya adalah untuk menjaga harga diri bangsa.
Wujud harga diri bangsa dapat terlihat dan terasa ketika pemerintah melakukan respons terhadap isu yang muncul dalam menghadapi pihak ketiga dari luar negeri.
Dalam tiga bulan terakhir ada sejumlah kejadian yang memperlihatkan bagaimana harga diri bangsa diimplementasikan oleh pemerintahan Presiden SBY.
Pertama, respons pemerintah saat terjadi insiden perbatasan Indonesia-Malaysia pada tanggal 13 Agustus. Menjadi pertanyaan, apakah respons tersebut dirasakan publik Indonesia sebagai telah mengangkat harkat martabat dan harga diri bangsa?

Masyarakat yang (Pe)Marah

Kompas, Sabtu, 9 Oktober 2010 | 04:11 WIB

Nalini Muhdi

Kekerasan demi kekerasan bertubi-tubi menyergap dan menjadi menu suguhan masyarakat kita dalam beberapa tahun ini.
Yang mutakhir peristiwa di Tarakan, Kalimantan Timur, dan Jalan Ampera, Jakarta, yang ditayangkan televisi secara telanjang. Keduanya membuat giris suasana jiwa yang sedang haus kedamaian dan kesejukan untuk mengimbangi dari kegelisahan hidup karena berbagai tekanan masalah yang tak kunjung henti dan menuntut penyelesaian.

Pemerintah

Kompas, Sabtu, 2 Oktober 2010 | 03:17 WIB

Jaya suprana

Istilah pemerintah tepat dan benar untuk negara kita pada masa kerajaan Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa itu, sikap dan perilaku mereka yang sedang berkuasa senang, bahkan merasa wajib, memberi perintah. Tidak boleh dibantah. Membantah berarti tidak patuh perintah pemerintah!
Istilah pemerintah cocok bagi penguasa otoriter, apalagi diktator. Gelar pemerintah juga asri untuk rezim mazhab komunisme yang maunya mutlak memerintah tanpa dibantah.
Namun, setelah gerakan reformasi di mana demokrasi dirasa wajib dijunjung tinggi, istilah pemerintah terasa anakronis. Apalagi setelah kepala negara sampai kepala desa langsung dipilih rakyat. De facto demokrasi sudah menggantikan monarki, diktatorisme, ataupun komunisme. Maka, sebenarnya istilah pemerintah sudah kedaluwarsa!

Jakarta Kian Sesak

Kompas, Rabu, 29 September 2010 | 03:12 WIB

Tommy Firman

Hasil sementara Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta telah mencapai 9,6 juta jiwa dengan laju kenaikan 1,39 persen per tahun dalam kurun 2000-2010.
Laju ini masih lebih rendah ketimbang laju pertambahan penduduk nasional 1,49 persen per tahun pada periode sama (BPS, 2010). Angka itu sesungguhnya sedikit mengejutkan sebab menurut Sensus Penduduk (SP) 1990 dan SP 2000, jumlah penduduk DKI Jakarta 8,2 juta dan 8,4 juta jiwa.
Laju pertambahan 2,39 persen per tahun (1980-1990) dan 0,16 persen per tahun (1990-2000). Berarti terjadi lonjakan laju kenaikan yang sangat signifikan dari 0,16 persen per tahun (1990-2000) menjadi 1,49 persen per tahun (2000-2010). Dengan kondisi ini diperkirakan penduduk DKI Jakarta 11 juta jiwa pada 2020 (Kompas, 2/9).

Memerangi Terorisme

Kompas, Senin, 27 September 2010 | 03:13 WIB

Donny Gahral Adian

Peristiwa teror senantiasa membawa efek disruptif dan disorientasi. Penyerangan terhadap Markas Kepolisian Sektor Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, misalnya, menimbulkan disorientasi dalam pengambilan kebijakan.
Presiden menginstruksikan Panglima TNI dan Kepala Polri untuk mengecek kelengkapan persenjataan guna mencegah terulangnya peristiwa Hamparan Perak (Kompas, 24/9). Sebagai respons terhadap panglima tertinggi angkatan bersenjata, instruksi tersebut terlalu teknis dalam menyikapi terorisme.
Perang melawan terorisme memerlukan perubahan fundamental soal definisi kita tentang ”perang”, ”terorisme”, dan ”operasi mengatasi terorisme” itu sendiri. Tanpa perubahan fundamental di tataran konseptual, kita senantiasa terjebak pada kebijakan teknis yang miskin gagasan. Alhasil, deret nyawa yang hilang selalu direspons dengan deret instruksi.

Kesembuhan, Kedamaian, Keheningan

Kompas, Sabtu, 25 September 2010 | 03:07 WIB

Oleh Gede Prama

Di ruang minum teh, seorang murid bertanya ke gurunya. ”Mana jalan tercepat menuju pencerahan?” Gurunya bergumam, ”Minumlah tehmu.”
Setelah teh habis, guru ini lagi-lagi bergumam, ”Sekarang cuci cangkirmu.” Hanya dengan mendengar pesan sederhana itu ternyata sang murid mendapat pencerahan. Bagi orang kebanyakan, cerita itu susah dimengerti. Namun, bagi yang lama bermeditasi, kisah itu mengagumkan.

Memaknai Putusan MK

Kompas, Jumat, 24 September 2010 | 03:53 WIB

Oleh Mohammad Fajrul Falaakh

Jaksa Agung dipecat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD lebih cepat dari rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Mahfud menyatakan, sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan masa jabatan Jaksa Agung, Rabu (22/9) pukul 14.35, Hendarman Supandji bukan Jaksa Agung dan tugasnya dilaksanakan oleh Wakil Jaksa Agung. Hebat. Pemecatan Jaksa Agung dan penugasan wakilnya tanpa keputusan presiden. Putusan MK Nomor 049/PUU-VIII/2010 memuat amar ”masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”. MK tak mengadili Hendarman dan putusannya tidak expressis verbis mengakhiri masa jabatan Jaksa Agung.
Penafsiran Mahfud berbeda dari hakim Maria Farida. Menurut Maria, Hendarman tak serta-merta inkonstitusional dan ilegal karena tidak berhenti saat berakhirnya kepresidenan 2004-2009 (Oktober 2009). Saat itu MK belum memastikan masa jabatan Jaksa Agung seumur kabinet.

Kepandiran Ekologis

Kompas, Jumat, 17 September 2010 | 03:14 WIB

EKO BUDIHARDJO
Tatkala mendengar berita tentang rencana pembangunan mal baru di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta, banyak orang terkaget-kaget. Ternyata ada yang lebih mengagetkan lagi ketika membaca warta terpanas rencana pembangunan gedung pencakar langit 36 lantai sebagai markas baru para wakil rakyat, juga di Senayan.
Bagaimana tidak kaget. Bila dirunut ke belakang, seingat saya, Bung Karno dulu merancang kawasan Senayan sebagai kawasan hijau dengan fokus utama kegiatan olahraga. Gedung Olahraga Senayan, dengan bentuk atap ”temu gelang”, konon merupakan yang pertama di dunia, menjadi tenggeran yang menonjol.
Dalam perkembangannya, muncul kompleks bangunan yang dirancang untuk mewadahi kegiatan Conference of the New Emerging Forces (Conefo). Kompleks itulah yang sekarang menjadi tempat berkiprahnya para anggota DPR yang ”terhormat”.

Peningkatan Daya Saing Minus Infrastruktur

Kompas, Kamis, 16 September 2010 | 04:25 WIB

A Prasetyantoko 

Ada dua berita kontradiktif terkait perekonomian kita. Pertama, berita gembira datang dari Forum Ekonomi Dunia yang menyatakan, Indonesia mengalami peningkatan progresif dalam hal daya saing. Laporan Perkembangan Daya Saing Dunia menunjukkan Indonesia naik 10 tingkat dari posisi ke-54 menjadi ke-44 pada periode 2010-2011 ini. Hal kedua terkait berita buruk, menyatakan bahwa kinerja ekonomi kita ternyata kalah jauh daripada negara-negara tetangga.

Sejatinya, keduanya bukanlah hal yang bertolak belakang. Muara dari keduanya bertumpu pada persoalan fundamental yang sama. Jika ditelisik lebih jauh, peningkatan Indeks Daya Saing Global Indonesia lebih banyak ditopang oleh perbaikan indikator ekonomi makro. Sementara persoalan-persoalan struktural, seperti infrastruktur, kesehatan masyarakat, dan dukungan birokrasi, masih tak jauh berbeda dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan karena itu, menjadi masuk akal kalau kinerja perekonomian kita tertinggal dari negara tetangga.

Jabatan Politik dalam Pemerintahan

Kompas, Kamis, 16 September 2010 | 04:28 WIB

Miftah Thoha

Baru-baru ini Presiden memberitahukan bahwa Kapolri dan Jaksa Agung akan diganti. Dalam pernyataannya Presiden menyatakan bahwa jabatan Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung adalah bukan jabatan politik.
Istilah jabatan politik baru kita kenal setelah era reformasi ini karena banyak jabatan itu berasal dari kekuatan partai politik. Kita belum menjumpai jabatan tersebut diatur oleh ketentuan undang-undang.
Dahulu pada zaman pemerintahan Orde Baru jabatan itu dikenal sampai sekarang dengan istilah jabatan negara, pejabatnya disebut pejabat negara. Ketika itu dalam pemerintahan Orde Baru tidak dikenal jabatan politik. Selain karena Presiden Soeharto tidak menyukai politik, juga disebabkan pejabatnya selalu berasal bukan dari partai politik, tetapi dari Golongan Karya yang bukan partai politik.
Perubahan sistem politik yang terjadi selama pemerintahan reformasi ini tidak cepat direspons oleh pemerintah sekarang sehingga tatanan birokrasi kita tidak jelas mengatur hubungan dan prosedur kerja yang harus dijalankan mengenai jabatan politik ini. Benarkah Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung bukan jabatan politik? Mengapa selama ini pengangkatan jabatan-jabatan itu harus diuji kelayakan oleh DPR sebagai lembaga politik?

Kembali ke Fitrah, Kembali ke Optimisme

Kompas, Kamis, 16 September 2010 | 04:26 WIB

Hatta Rajasa

Dalam diskusi ringan di akhir Ramadhan lalu, seorang pengguna Twitter prihatin terhadap sikap (attitude) kalangan muda kita. ”Kebanyakan apatis! Sulit diajak berpikir kreatif. Mereka benar-benar membutuhkan contoh dari pemimpin. Sudah saatnya pemimpin bangsa ini tampil lebih inspiring!” Sebuah pernyataan yang menyentakkan saya.
Bisa jadi yang dikatakannya benar. Sebagai musisi terkenal dengan banyak follower di akun Twitter-nya, pastilah ia mampu menyerap aspirasi yang tumbuh di masyarakat atau ”konstituen”- nya. Maka, ungkapan pesimisme dan keprihatinannya di atas menjadi wajar.
Tak terbatas di Twitter, Facebook, atau media semacamnya, pesimisme juga acap bergulir di forum lain. Kita bisa melihat sederet seminar dan diskusi, baik di kampus maupun hotel berbintang, obrolan rakyat di gardu jaga maupun di warung kopi, yang bertema keprihatinan terhadap keadaan masyarakat kita.

Mengelola Negara Kesejahteraan

Kompas, Senin, 13 September 2010 | 04:41 WIB

Budiman Sudjatmiko

Konsepsi Negara Kesejahteraan yang dicita-citakan para pendiri republik harus berkembang menerjang waktu. Hal tersebut mensyaratkan watak modern, efektif, dan efisien, tetapi tetap berbasis kearifan lokal bangsa.
Karena para perintis telah mendirikan republik ini dengan niat baik, kita tak boleh memperpanjang antrean para ahli warisnya yang bingung dan rendah diri dalam menghadapi tantangan tersebut. Saat ini terdapat sejumlah anak muda yang mencintai Indonesia, yang sedang mulai mendaftar kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa saja yang bakal mengemuka sampai 50 tahun ke depan.
Yang saya maksud adalah kebutuhan-kebutuhan bila kita membangun dan membiayai sebuah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyeluruh, lewat penerimaan pajak, bagi hasil sumber daya alam, dan semacamnya.

Persekongkolan RI-Malaysia

Kompas, Selasa, 7 September 2010 | 03:28 WIB

Sri Palupi

Menanggapi konflik dengan Malaysia, Ketua DPR Marzuki Alie mendukung sikap lunak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasannya, dengan bersikap tegas terhadap Malaysia, Indonesia cuma akan mendapatkan harga diri. Sementara ada 2 juta TKI yang harus dilindungi.
Padahal, ketidaktegasan itulah yang membuat penganiayaan TKI terus berulang. Ketidaktegasan itu sendiri bisa menjadi isyarat adanya persekongkolan antara Indonesia dan Malaysia yang menghendaki bisnis jual beli TKI tetap aman terkendali.